Lapas Narkotika Purwokerto Turut Saksikan Pelantikan Pimti Pratama dan Fungsional Ahli Utama Kemenkumham

Purwokerto, INFO_PAS - Bertempat di Ruang Sekretariat Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (LPN) Kelas IIB Purwokerto, jajaran Pegawai LPN Purwokerto mengikuti Pelantikan Pimpinan Tinggi Pratama dan Fungsional Ahli Utama di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara daring melalui Aplikasi Zoom Meeting, Senin (25/9). 

Pelantikan diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dilanjutkan pembacaan surat keputusan Presiden Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Baca juga: Rapat Evaluasi Ke-5 dan monitoring evaluasi terhadap progress pekerjaan Rehab Blok Hunian oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Acara kemudian berlanjut dengan acara inti, yaitu pengambilan sumpah jabatan, kata-kata pelantikan, penandatanganan naskah sumpah jabatan serta pakta integritas dan diakhiri dengan serah terima jabatan serta memori jabatan kepala kantor wilayah. 

Dalam acara tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, menyampaikan bahwa kepada pejabat yang dilantik untuk melaksanakan tugas yang diberikan sebaik mungkin dan bekerja secara profesional. 

Baca juga: Kolaborasi untuk Sukses dalam Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Jajaran Seksi Binadik Lakukan Coffee Morning

"Ini semua merupakan sebuah kepercayaan serta kehormatan yang harus dijunjung tinggi dan diterima dengan penuh rasa syukur. Amanah yang diberikan dapat menjadi pemicu semangat dalam meningkatkan motivasi dan kreativitas, " ujar Yasonna. 

Lebih lanjut, Yasonna juga berpesan kepada seluruh pejabat untuk selalu menjujung tinggi nama baik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Baca juga: Harmoni Suara dari Balik Jeruji, Pelatihan Paduan Suara Warga Binaan Lapas Narkotika Purwokerto untuk Memeriahkan Hari Sumpah Pemuda

"Junjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam tata nilai PASTI. Pegang teguh profesionalitas dan integritas, jangan ciderai nama baik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, " imbuh Yasonna. (SAM)